JAKARTA | Titik24.com
Sistem pemeringkatan kesejahteraan melalui desil kini menjadi bagian penting dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial pemerintah.
Namun, perubahan posisi desil juga menjadi perhatian masyarakat. Sebab, keluarga yang sebelumnya menerima bantuan sosial (bansos) dapat mengalami perubahan status setelah data sosial ekonominya diperbarui.
Kondisi tersebut dapat dirasakan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pekerja informal, pedagang kecil, keluarga berpenghasilan tidak tetap hingga mahasiswa yang mengandalkan bantuan pendidikan.
Lantas, apa sebenarnya desil dan mengapa perubahan posisi desil dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap bansos?
Apa Itu Desil?
Secara sederhana, desil merupakan metode untuk membagi keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya ke dalam 10 kelompok.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan, desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, angka desil tidak boleh dipahami sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi sebuah keluarga.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” kata Amalia dalam keterangan BPS. Senin, 28/92026.
Karena itu, menurut BPS, desil lebih tepat dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal pendapatan atau kekayaan keluarga.
Artinya, keluarga yang berada dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran maupun kondisi sosial ekonomi yang identik.
Apa Saja yang Menentukan Desil?
Pemeringkatan desil tidak hanya melihat penghasilan seseorang.
BPS menyebut terdapat berbagai karakteristik sosial ekonomi yang dipertimbangkan secara bersama-sama.
Di antaranya kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan serta disabilitas.
BPS menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Dengan metode tersebut, data keluarga kemudian diperingkatkan dan dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.
Secara umum:
- Desil 1: kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah.
- Desil 2: kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah.
- Desil 3: kelompok berikutnya dalam pemeringkatan kesejahteraan.
- Desil 4: kelompok yang masih berada pada tingkat kesejahteraan relatif rendah.
- Desil 5: kelompok menengah ke bawah.
- Desil 6-10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif semakin tinggi.
BPS menekankan bahwa pembagian tersebut merupakan pemeringkatan relatif. Karena itu, desil 3 misalnya tidak otomatis berarti seseorang memiliki nominal pendapatan tertentu.
Desil Jadi Bagian Penting DTSEN
Penggunaan desil semakin penting setelah pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu basis data bersama.
DTSEN mengintegrasikan berbagai sumber data dan terus dimutakhirkan agar semakin menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
BPS menyebut pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan data administrasi, hasil sensus dan survei, pemutakhiran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, hingga pembaruan yang dilakukan masyarakat secara mandiri.
Dengan sistem tersebut, perubahan kondisi maupun pembaruan data dapat memengaruhi posisi relatif sebuah keluarga dalam pemeringkatan.
Ketika Desil Berubah, Bansos Bisa Terdampak
Persoalan muncul ketika perubahan desil berpengaruh terhadap kelayakan seseorang untuk menerima program tertentu.
Masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan dapat mengalami perubahan status setelah dilakukan pemutakhiran dan pemeringkatan kembali.
Namun, hal ini bukan berarti setiap perubahan desil secara otomatis menghentikan seluruh bantuan.
Kelayakan penerima tetap bergantung pada aturan dan kriteria masing-masing program.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa desil merupakan salah satu informasi penting dalam penentuan sasaran program, bukan satu-satunya ukuran untuk menggambarkan kondisi ekonomi seseorang.
Bukan Hanya Bansos
Penggunaan data kesejahteraan juga semakin luas dalam berbagai program pemerintah.
BPS sendiri mencatat DTSEN menjadi basis data yang digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan dan program intervensi pemerintah.
Dalam konteks perlindungan sosial, pemeringkatan kesejahteraan digunakan untuk membantu pemerintah menentukan kelompok sasaran.
Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting.
Kesalahan data dapat menyebabkan seseorang yang seharusnya masuk kelompok sasaran justru berada pada posisi yang berbeda.
Sebaliknya, data yang tidak diperbarui juga berpotensi membuat bantuan diberikan kepada masyarakat yang kondisi ekonominya sudah berubah.
Merasa Desil Tidak Sesuai? Jangan Diam
Bagi masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, pemerintah menyediakan mekanisme pemutakhiran data.
BPS menyebut masyarakat dapat menyampaikan pembaruan melalui sejumlah kanal resmi.
Salah satunya melalui Cek Bansos Kementerian Sosial, termasuk mekanisme usul dan sanggah.
Masyarakat juga dapat melakukan pembaruan melalui Cek DTSEN yang disediakan BPS.
Selain itu, pembaruan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan melalui mekanisme yang tersedia.
BPS menegaskan, pengajuan pembaruan tidak otomatis membuat posisi desil berubah. Informasi yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali berdasarkan data serta metode yang berlaku.
Ada Contoh Perubahan Desil Secara Mandiri
BPS bahkan pernah menunjukkan bagaimana pemutakhiran data dapat mengubah posisi desil sebuah keluarga.
Dalam kasus yang dipublikasikan BPS pada Agustus 2026, seorang warga bernama Timbul melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui kanal Cek DTSEN.
Pemutakhiran itu dilakukan antara lain untuk mendukung kebutuhan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bagi anaknya.
Setelah data diperbarui dan diproses, posisi desil keluarga tersebut berubah menjadi desil 3.
BPS menyebut mekanisme pemutakhiran khusus tersebut memungkinkan hasil pembaruan desil diketahui sekitar dua minggu.
Kasus itu menunjukkan bahwa masyarakat bukan sekadar menjadi objek pendataan.
Warga juga memiliki ruang untuk memastikan informasi mengenai keluarganya diperbarui ketika terdapat ketidaksesuaian.
Data Akurat Jadi Kunci
Pada akhirnya, persoalan desil bukan semata-mata tentang siapa yang mendapatkan bansos dan siapa yang tidak.
Yang lebih penting adalah memastikan data pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.
Seorang pedagang kecil dengan pendapatan yang berubah-ubah, pekerja informal, keluarga dengan anggota yang sedang kuliah maupun kelompok rentan lainnya dapat memiliki kondisi sosial ekonomi yang sangat berbeda.
Karena itu, masyarakat perlu aktif memastikan data kependudukan dan sosial ekonominya sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Begitu pula pemerintah perlu terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran agar perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin dalam data.
Sebab, ketika data menjadi dasar berbagai kebijakan, kesalahan klasifikasi dapat berdampak langsung pada masyarakat yang menjadi sasaran program.
BPS sendiri menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN dilakukan untuk meningkatkan akurasi pensasaran, sementara partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi keluarganya benar juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Dengan demikian, bagi masyarakat yang merasa tiba-tiba berada pada desil lebih tinggi atau tidak lagi memperoleh bantuan, langkah pertama bukan menyimpulkan bahwa dirinya dianggap “kaya”.
Periksa datanya, lakukan pemutakhiran, gunakan mekanisme usul dan sanggah, serta pastikan kondisi sosial ekonomi keluarga tercatat sesuai kenyataan.
Sebab, desil adalah posisi relatif dalam sebuah pemeringkatan, bukan vonis atas kehidupan ekonomi seseorang.*(Red01*
