PADANG LAWAS UTARA, Titik24 – Belum kering aspalnya, jalan sudah hancur. Itulah potret proyek jalan provinsi ruas Sipiongot – Batas Labuhanbatu di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Proyek dengan nilai fantastis Rp94,3 miliar dari APBD Sumut 2026 itu kini tinggal cerita. Retak, bergelombang, dan mengelupas. Padahal masa kontraknya saja belum habis.
Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Transparansi, Rahmat Ritonga, yang turun langsung ke lokasi menyebut kondisi ini sebagai puncak dari kebobrokan.
“Temuan kami jelas, ini bukan kerusakan karena hujan atau dilalui truk. Ini rusak karena dari awal tidak diniatkan untuk membangun jalan yang benar. Ini diduga korupsi yang sangat telanjang,” kata Rahmat di Medan, Kamis (8/10/2026).
Data yang dihimpun, proyek ini digarap PT Sumatera Pionner Building Material dengan konsultan pengawas PT Esconsoil Ensan KSO PT Puri Dimensi. Kontrak diteken 16 April 2026 dengan nomor 620/UPTD-BMCK-GT/KPA/124/2026 dan waktu pengerjaan 260 hari kalender.
Artinya, di atas kertas proyek baru seumur jagung. Tapi di lapangan sudah jadi kubangan.
Menurut Rahmat, kejanggalan paling menyengat ada pada status jalannya. Ruas Sipiongot – Batas Labuhanbatu adalah barang bukti, objek perkara korupsi mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting yang diciduk KPK lewat OTT pada Juni 2025.
Logikanya, barang bukti korupsi itu diamankan, bukan malah dilanjutkan pengaspalannya. Tapi di Sumut semua bisa terjadi.
“Ada yang janggal dan sangat aneh di KPK. Objek perkara masih disidik, tapi proyeknya bisa lanjut mulus. Pertanyaannya, apa KPK takut sama Gubernur Bobby Nasution yang ngotot melanjutkan proyek ini? Karena ambisi politik, uang rakyat Rp94,3 miliar dibakar untuk jalan yang hasilnya bubur,” kecam Rahmat.
Rahmat bahkan menuding proyek ini hanya menjadi alat pencitraan. “Masyarakat Sipiongot itu bukan butuh seremoni gunting pita, tapi butuh jalan yang bisa dilalui. Kalau dalam lima bulan sudah hancur begini, berapa lapis aspalnya? Setipis kerupuk. Ini bukan kelalaian, ini kesengajaan untuk mengeruk untung” tegasnya
Ia mendesak KPK tidak hanya duduk manis di Jakarta coba cek juga kelokasi. “Saya minta KPK buka mata. Periksa KPA-nya, periksa PPK-nya, periksa pemilik PT-nya. Dan yang paling penting, panggil dan periksa Gubernur Bobby Nasution yang paling ambisius melanjutkan proyek bermasalah ini. Jangan biarkan Paluta jadi lumbung proyek bancakan. Jangan jadikan kami hanya objek politik dan ATM APBD,” tutup Rahmat dengan nada geram.(Rfs)
