MEDAN | titik24 – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah 17 siswa SD Negeri 060870 Kota Medan mengalami gejala mual, muntah, dan sakit perut usai mengonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah pada Jumat (9/10/2026). Para siswa kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Imelda Medan untuk mendapatkan penanganan medis.
Peristiwa tersebut memantik perhatian DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Partai berlambang banteng moncong putih itu meminta pihak penyelenggara tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga memastikan keamanan pangan serta bertanggung jawab atas setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI Komisi XIII, Rapidin Simbolon, menilai kejadian yang menimpa belasan siswa tersebut harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG.
Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah seharusnya memberikan manfaat bagi kesehatan, bukan justru menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan penerima manfaat.
“Kalau sampai 17 anak mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG, ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Kita harus berani mempertanyakan bagaimana makanan itu disiapkan, bagaimana kualitasnya diperiksa, dan sejauh mana pengawasan dilakukan. Jangan sampai program yang bertujuan menyehatkan anak-anak justru membuat mereka harus mendapatkan perawatan di rumah sakit,” kata Rapidin.
SPPG Ditutup, Penyebab Masih Menunggu Pemeriksaan
Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sumatera Utara dilaporkan telah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan bagi para siswa tersebut.
Dari 17 siswa yang mendapatkan perawatan, sebanyak 11 siswa dilaporkan telah diperbolehkan pulang dalam kondisi stabil. Sementara itu, enam siswa lainnya masih menjalani pemantauan medis.
Meski demikian, penyebab pasti kejadian tersebut belum dapat dipastikan. Pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pengujian laboratorium terhadap sampel makanan, masih diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kontaminasi atau faktor lain yang menyebabkan para siswa mengalami gangguan kesehatan.
Rapidin meminta penanganan kasus tersebut tidak berhenti pada penutupan SPPG. Ia menegaskan, langkah berikutnya harus mencakup pengungkapan penyebab kejadian dan penentuan tanggung jawab berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan menutup SPPG, sementara penyebabnya tidak pernah dijelaskan secara terang. Harus ada kepastian mengenai apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, sehingga tidak boleh ada pihak yang lepas tangan,” tegasnya.
Menurut Rapidin, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan peralatan, penyimpanan, hingga distribusi ke sekolah.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang berhasil dibagikan kepada siswa. Aspek keamanan pangan dan kualitas makanan harus menjadi bagian utama dari pelaksanaan program tersebut.
Kepercayaan masyarakat, lanjutnya, akan sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara memastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan.
PDI Perjuangan Soroti Penerapan SOP
Sorotan serupa disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan. Ia menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten dalam pelaksanaan program MBG.
Menurut Sutrisno, keberadaan SOP tidak boleh sekadar menjadi kelengkapan administratif. Setiap ketentuan harus diterapkan secara nyata untuk mencegah risiko yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat.
“Jangan hanya sibuk memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi lupa memastikan makanan itu aman untuk dikonsumsi. Kalau ada siswa yang jatuh sakit setelah makan, pelaksanaannya harus diperiksa secara serius. Program ini menyangkut anak-anak, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar dan tanggung jawab tidak boleh saling dilempar,” ujar Sutrisno.
Ia juga meminta hasil pemeriksaan terhadap kejadian di SD Negeri 060870 Medan nantinya disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk hasil pengujian laboratorium apabila pemeriksaan tersebut dilakukan.
Transparansi dinilai penting agar penanganan kasus tidak menimbulkan spekulasi sekaligus memastikan setiap langkah perbaikan didasarkan pada fakta.
Apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, Sutrisno meminta pihak berwenang menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penetapan pihak yang bertanggung jawab harus tetap mengacu pada hasil pemeriksaan, bukan sekadar dugaan.
Anggaran Negara Harus Sejalan dengan Akuntabilitas
Kasus yang menimpa belasan siswa di Medan tersebut kembali menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan MBG.
Program yang menggunakan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tidak cukup hanya dinilai berdasarkan cakupan distribusi dan jumlah penerima manfaat. Pengawasan, kualitas makanan, transparansi, serta mekanisme pertanggungjawaban juga harus berjalan seiring.
Bagi DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Penanganan siswa yang mengalami gangguan kesehatan memang penting, tetapi upaya tersebut perlu diikuti dengan penyelidikan yang menyeluruh agar penyebab kejadian dapat diketahui.
Penutupan SPPG dapat menjadi langkah awal untuk mengantisipasi risiko lebih lanjut. Namun, langkah itu tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan apakah terdapat pelanggaran dalam proses penyediaan makanan.
Hasil pemeriksaan yang transparan, evaluasi terhadap prosedur keamanan pangan, serta penetapan tanggung jawab berdasarkan fakta menjadi bagian penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Sebab, program yang menggunakan uang negara dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat semestinya tidak hanya berhasil menyalurkan makanan, tetapi juga menjamin bahwa makanan tersebut aman dikonsumsi dan benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan anak-anak.
