JAKARTA | Titik24.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan atau korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penegasan tersebut disampaikan Tito di tengah upaya pemerintah mengintensifkan pengendalian dan mitigasi karhutla agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Menurut Tito, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun, apabila ditemukan keterlibatan korporasi dalam kebakaran, pemerintah memastikan tindakan tegas akan dilakukan.
“Tapi kita sama-sama melakukan pengendalian, mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini, agar tidak berdampak lebih buruk dengan segala cara, termasuk di antaranya kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menindak tegas,” ujar Tito kepada awak media, Senin (19/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito setelah mengikuti Rapat Tingkat Menteri Membahas Situasi Terkini Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Tito juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah dalam menangani karhutla, terutama kebakaran yang terjadi di kawasan lahan gambut.
Ia menjelaskan, pemadaman kebakaran di lahan gambut membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika sumber air terbatas dan sejumlah wilayah masih menghadapi musim kemarau.
Menurut Tito, curah hujan sangat dibutuhkan untuk membantu proses pemadaman, khususnya di kawasan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dengan lahan biasa.
Pemerintah pun berupaya melakukan modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan. Namun, pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi kendala karena terbatasnya ketersediaan awan potensial di sejumlah wilayah.
“Nah, sekarang hambatannya apa? Kalau seandainya benih awannya enggak ada, sehingga tidak terjadi hujan alami, maupun hujan buatan yang dicoba tidak ada, itu, itu hambatan,” tuturnya.
Selain keterbatasan curah hujan, sulitnya memperoleh air dalam jumlah besar juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pemadaman. Situasi ini mendorong pemerintah mencari alternatif untuk membantu mengendalikan api di kawasan gambut.
Salah satu upaya yang disebut Tito adalah penggunaan bahan kimia berupa surfaktan. Bahan tersebut diharapkan dapat membantu proses pendinginan dan pemadaman kebakaran dengan kebutuhan air yang lebih sedikit.
“Dengan bahan itu, dengan jumlah air yang kecil yang lebih sedikit, dia mampu untuk mendinginkan dan meredakan, mematikan kebakaran di lahan gambut. Nah, itu adalah salah satu upaya di tengah kesulitan air hujan, alami, maupun modifikasi cuaca,” tutupnya.
Tito berharap berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dapat membantu meredakan karhutla di sejumlah wilayah. Upaya tersebut mencakup pengendalian di lapangan, mitigasi, modifikasi cuaca apabila kondisi memungkinkan, hingga pemanfaatan alternatif untuk mendukung pemadaman di lahan gambut.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan penanganan karhutla juga harus disertai penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab. Perusahaan yang terlibat tidak akan luput dari tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.*(Red01)*
