JAKARTA | titik24.com — Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto langsung diikuti perubahan besar dalam struktur jabatan perwira tinggi dan perwira menengah.
Belum lama memegang tongkat komando sebagai Kapolri, Suyudi menerbitkan surat telegram yang berisi mutasi dan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Polri. Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 tersebut menjadi dasar pergeseran sejumlah jabatan strategis, baik di tingkat Markas Besar Polri maupun kepolisian daerah.
Secara keseluruhan, sebanyak 88 perwira tinggi dan perwira menengah masuk dalam daftar mutasi. Dari jumlah tersebut, 19 posisi Kapolda turut mengalami pergantian.
Langkah tersebut menjadi keputusan organisasi pertama yang cukup besar sejak Suyudi resmi menjabat Kapolri pada 1 Oktober 2026.
Pergantian pucuk pimpinan Polri sendiri berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Sehari kemudian, tongkat komando Polri secara resmi diteruskan melalui upacara penyerahan Panji-Panji Polri. Momentum tersebut menandai dimulainya periode kepemimpinan baru di tubuh Korps Bhayangkara.
Sejumlah Jabatan Strategis Mabes Polri Berubah
Salah satu perhatian utama dari rotasi perdana Suyudi adalah perubahan pada sejumlah posisi strategis di tingkat Mabes Polri.
Komjen Asep Edi Suheri yang sebelumnya menjabat Kapolda Metro Jaya kini dipercaya menduduki posisi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
Posisi yang sebelumnya ditempati Komjen Wahyu Widada itu merupakan salah satu jabatan penting dalam struktur organisasi Polri karena berkaitan dengan fungsi pengawasan internal.
Sementara itu, kursi Kapolda Metro Jaya dipercayakan kepada Irjen Dadang Hartanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.
Perubahan juga terjadi di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Jabatan Kabareskrim yang sebelumnya dipegang Komjen Syahardiantono kini dipercayakan kepada Irjen Asep Safrudin, yang sebelumnya menjabat Kapolda Kepulauan Riau.
Sementara posisi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri kini ditempati Irjen Herry Heryawan. Sebelumnya, Herry menjabat Kapolda Riau.
Herry menggantikan Komjen Karyoto yang memasuki masa pensiun.
Pada posisi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), jabatan tersebut kini ditempati Irjen Dedy Kusuma Bakti.
Perubahan juga terjadi pada jajaran Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Brigjen Tubagus Ami Prindani dipercaya memimpin Densus 88 menggantikan Irjen Sentot Prasetyo.
Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan bahwa rotasi perdana Suyudi tidak hanya menyentuh jabatan kewilayahan, tetapi juga sejumlah titik penting dalam struktur Mabes Polri.
19 Kapolda Bergeser
Perubahan cukup luas terlihat pada tingkat kepolisian daerah.
Di Pulau Jawa, misalnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto digantikan Irjen Hengki. Hengki sebelumnya menjabat Kapolda Banten.
Sementara kursi Kapolda Banten selanjutnya ditempati Brigjen Hendra Kurniawan.
Di Jawa Tengah, posisi Kapolda yang sebelumnya dijabat Irjen Ribut Hari Wibowo kini dipercayakan kepada Brigjen Roy Hardi Siahaan.
Untuk Jawa Timur, Irjen Nanang Avianto bergeser dari posisi Kapolda dan digantikan Irjen Dekananto Eko Purwono yang sebelumnya menjabat Wakapolda Metro Jaya.
Nanang kemudian mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Pergantian juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Irjen Anggoro Sukartono mendapat penugasan baru sebagai Pati Baharkam Polri dalam rangka penugasan pada Wantimpres. Posisi Kapolda DIY kemudian dipercayakan kepada Irjen Langgeng Purnomo.
Sementara di Bali, Irjen Daniel Adityajaya dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur. Kursi Kapolda Bali selanjutnya ditempati Brigjen Pasma Royce.
Sumatera Juga Mengalami Pergeseran
Wilayah Sumatera tidak luput dari rotasi.
Di Sumatera Utara, posisi Kapolda yang sebelumnya dijabat Irjen Whisnu Hermawan kini dipercayakan kepada Brigjen Sonny Irawan.
Pergantian ini menjadi perhatian tersendiri karena Polda Sumut merupakan salah satu kepolisian daerah dengan wilayah kerja yang luas serta karakter persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat yang beragam.
Perubahan juga terjadi di Sumatera Selatan. Irjen Sandi Nugroho dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur dan posisi Kapolda Sumsel selanjutnya ditempati Brigjen Rony Samtana.
Di Riau, Irjen Herry Heryawan bergeser menjadi Kabaharkam Polri. Posisi Kapolda Riau selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Arman Achdiat.
Jabatan Kapolda Kepulauan Riau juga mengalami pergantian. Irjen Asep Safrudin mendapat tugas baru sebagai Kabareskrim, sedangkan posisi Kapolda Kepri dipercayakan kepada Irjen Suhendri.
Kemudian di Jambi, Irjen Krisno Halomoan Siregar dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dan kursi Kapolda Jambi selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Widodo.
Tidak Hanya Pergantian, Ada Pula Promosi
Rotasi jabatan di tubuh Polri tidak seluruhnya berarti pergantian karena seseorang dianggap bermasalah.
Dalam struktur organisasi kepolisian, mutasi dapat mencakup promosi, pergeseran jabatan setara, penugasan baru, penyegaran organisasi, hingga penempatan personel pada posisi yang berbeda sesuai kebutuhan institusi.
Karena itu, perubahan jabatan dalam telegram Kapolri perlu dibaca secara proporsional.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi. Menurut dia, langkah tersebut dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus menjadi bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Artinya, daftar nama yang bergeser tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pencopotan akibat persoalan tertentu. Penilaian semacam itu membutuhkan informasi tambahan dan konfirmasi dari pihak terkait.
Hal yang juga menarik adalah sebagian perwira justru mendapat jabatan yang memiliki tanggung jawab lebih besar atau berada pada posisi strategis lainnya.
Dengan demikian, rotasi tersebut merupakan kombinasi antara pergeseran, promosi, penugasan, dan penyegaran organisasi.
Awal Kepemimpinan Suyudi Mulai Terlihat
Rotasi besar-besaran hanya sehari setelah pergantian Kapolri tentu membuat keputusan tersebut menjadi perhatian publik.
Namun, sejauh informasi yang tersedia, Polri menyebutnya sebagai bagian dari kebutuhan organisasi dan pembinaan karier.
Karena itu, arah kepemimpinan Suyudi belum tepat dinilai hanya dari daftar mutasi tersebut.
Ukuran yang lebih relevan justru akan terlihat dari kebijakan dan kinerja para pejabat baru setelah mereka menjalankan tugas di tempat masing-masing.
Pergantian Kapolda, misalnya, pada akhirnya akan dinilai dari bagaimana kepolisian daerah menangani persoalan keamanan, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, hingga hubungan institusi dengan masyarakat.
Demikian pula perubahan pejabat di Mabes Polri. Pergantian pada posisi Irwasum, Kabareskrim, Kabaintelkam maupun Kabaharkam akan memiliki arti lebih jauh ketika kebijakan dan pelaksanaan tugas pejabat baru mulai terlihat.
Dengan kata lain, telegram mutasi merupakan titik awal, bukan kesimpulan dari sebuah periode kepemimpinan.
Publik Menunggu Kerja Pejabat Baru
Perubahan sebanyak 88 perwira dalam satu telegram memperlihatkan bahwa pergantian kepemimpinan di tingkat Kapolri diikuti dengan penataan organisasi dalam waktu relatif cepat.
Bagi masyarakat, persoalan terpenting bukan semata siapa yang mendapatkan jabatan baru, tetapi bagaimana pergantian tersebut berdampak terhadap pelayanan kepolisian.
Di daerah, masyarakat akan berhadapan langsung dengan Kapolda dan jajaran di bawahnya. Karena itu, perubahan pimpinan di tingkat Polda pada akhirnya akan diuji melalui persoalan yang konkret: penanganan laporan masyarakat, pemberantasan kejahatan, keamanan lalu lintas, penanganan konflik sosial, hingga profesionalitas anggota ketika menjalankan kewenangan.
Sementara di tingkat Mabes Polri, publik akan mencermati bagaimana pejabat baru menjalankan fungsi pengawasan, penyidikan, keamanan, intelijen, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Suyudi kini memasuki fase awal kepemimpinannya dengan struktur organisasi yang mulai mengalami perubahan.
Rotasi tersebut menjadi sinyal bahwa masa kepemimpinan baru telah dimulai secara organisatoris. Namun, apakah perubahan itu mampu menghasilkan perbaikan yang dirasakan masyarakat, tentu masih membutuhkan waktu dan dapat dilihat dari kinerja setelah para pejabat baru menjalankan tugasnya.
Untuk saat ini, fakta yang paling jelas adalah perubahan tersebut merupakan rotasi perdana Suyudi sebagai Kapolri dan menyentuh sejumlah posisi penting di tubuh Polri.
Selebihnya, publik masih menunggu bagaimana nama-nama baru tersebut bekerja dan bagaimana kebijakan kepemimpinan Suyudi diterjemahkan di lapangan.
Sebab pada akhirnya, pergantian jabatan hanyalah bagian dari dinamika sebuah organisasi. Ukuran yang lebih nyata akan terlihat dari pekerjaan yang dilakukan setelah serah terima jabatan berlangsung.
