MEDAN | Titik24.com
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya meminta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana diiringi penyediaan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun rumah, tetapi juga harus memastikan tersedianya akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan fasilitas pelayanan dasar.
Hal tersebut disampaikan Surya dalam rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan huntap pascabencana 2025 di Sumatera, bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perwakilan Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Rapat berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (9/10/2026).
“Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan. Karena itu, kita membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, hingga lembaga kemanusiaan,” ujar Surya.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan huntap harus didukung kesiapan lahan, kepastian status hukum, kesesuaian tata ruang, serta jaminan keamanan lokasi dari risiko bencana berulang.
Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta memastikan setiap hunian memenuhi standar keselamatan dan dilengkapi infrastruktur dasar. Selain itu, data penerima manfaat harus diverifikasi dan divalidasi agar bantuan tepat sasaran serta pelaksanaannya dapat dipantau secara berkala.
“Hunian harus memenuhi standar keselamatan serta dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar. Data penerima manfaat wajib diverifikasi dan divalidasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau secara berkala,” katanya.
Ribuan Unit Huntap Dibangun di Sumut
Surya menjelaskan, pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumut melibatkan pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan berbagai pihak lainnya.
Yayasan Buddha Tzu Chi telah membangun 1.103 unit huntap yang tersebar di lima daerah, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 441 unit, Kota Padangsidimpuan 241 unit, Kota Sibolga 200 unit, Kabupaten Tapanuli Tengah 182 unit, dan Kabupaten Tapanuli Utara 103 unit.
Selain itu, Posko Bencana Provinsi Sumut telah membangun 100 unit huntap, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani pembangunan 792 unit.
Meski demikian, Surya mengakui bahwa kesiapan lahan dan kepastian status hukumnya masih menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Presiden Minta Target Huntap Dipercepat
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana, dan Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahaean, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan pemulihan pascabencana.
Menurut Ronny, Presiden pada Mei 2026 mengarahkan agar target pembangunan huntap dipercepat menjadi dua tahun dari rencana awal tiga tahun.
“Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material, hingga kapasitas pelaksana di lapangan,” ungkap Ronny.
Berdasarkan data Posko Nasional Satgas PRRP, lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan akibat bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari target pembangunan 57.027 unit huntap, hingga awal Oktober 2026 sebanyak 2.085 unit telah rampung, sementara 1.882 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap melalui skema in situ, yakni pembangunan atau pemulihan hunian di lokasi semula.
Pembangunan Rumah Harus Sejalan dengan Infrastruktur
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Kemenko menekankan pentingnya kepastian lahan, validasi data penerima manfaat, dan pengelolaan rantai pasok material bangunan.
Penggunaan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) juga menjadi salah satu opsi yang didorong untuk meningkatkan efisiensi pembangunan. Di sisi lain, pelibatan tenaga kerja lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan mampu menggerakkan kembali perekonomian daerah terdampak.
Penyediaan hunian pun perlu berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan layak.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri pejabat Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, serta kepala perangkat daerah dari Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, baik secara langsung maupun virtual.*(Red01)*
