JAKARTA | Titik24.com
Pemerintah tidak ingin lagi komunikasi publik berhenti pada kegiatan menyampaikan informasi. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) kini mendorong pola komunikasi dua arah dengan satu penekanan utama: mendengar suara rakyat secara langsung.
Strategi tersebut diungkap Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, dalam kegiatan serah terima jabatan di Jakarta, Selasa (6/10/2026) sore.
Syahganda menegaskan, masyarakat bukan hanya pihak yang menerima penjelasan mengenai kebijakan pemerintah. Aspirasi, keluhan, kritik dan masukan dari masyarakat juga harus menjadi bagian dari komunikasi pemerintah.
“Jadi strategi kita adalah strategi mendengar tadi,” ujar Syahganda.
Menurut Syahganda, Presiden mengarahkan Bakom RI untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat. Karena itu, pola komunikasi yang akan dikembangkan tidak sekadar menunggu masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi dilakukan secara aktif melalui pendekatan jemput bola.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana kebijakan pemerintah diterima dan dirasakan masyarakat.
Bakom RI juga memiliki tugas menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, kebijakan dan program pemerintah harus dapat dijelaskan secara sederhana. Di sisi lain, pemerintah harus memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai persoalan yang muncul di lapangan.
Syahganda menilai pola komunikasi seperti itu penting untuk memperkecil jarak antara gagasan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk menjalankan strategi tersebut, Bakom RI akan memperkuat koordinasi dengan unsur komunikasi dan kehumasan di kementerian, lembaga, instansi vertikal, pemerintah daerah hingga tingkat desa.
Jejaring tersebut akan menjadi bagian dari saluran untuk menangkap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Masukan yang diterima kemudian dapat diteruskan kepada kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan menangani persoalan tersebut.
Wakil Kepala Bakom RI, Fadli Tri Hartono, mengatakan program, gagasan dan kebijakan pemerintah harus mampu menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
Menurut Fadli, bahasa komunikasi menjadi salah satu faktor penting. Informasi mengenai kebijakan pemerintah harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar masyarakat dapat memahami pesan secara utuh.
Namun, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya dengan menjelaskan. Fadli juga menekankan pentingnya mendengarkan masyarakat secara aktif dan memastikan aspirasi tersebut tersampaikan kepada kementerian, lembaga terkait maupun Presiden.
Karena itu, hubungan dengan media juga akan diperkuat. Media dinilai memiliki peran dalam membantu menyampaikan informasi sekaligus menjadi bagian dari ekosistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Bakom RI akan mengoptimalkan berbagai kapasitas yang telah tersedia, termasuk jejaring kehumasan, perangkat big data, hubungan dengan wartawan serta pertemuan rutin bersama media.
Penguatan berbagai kanal tersebut diarahkan untuk membangun sistem komunikasi pemerintah yang lebih cepat dalam menyampaikan informasi dan lebih responsif dalam menerima masukan publik.
Dengan pola baru ini, Bakom RI ingin komunikasi pemerintah tidak hanya berbicara kepada rakyat, tetapi juga mendengarkan rakyat.
Suara masyarakat, mulai dari usulan, kritik hingga keluhan, diharapkan dapat menjadi umpan balik yang tersalurkan kepada pihak berwenang.
Pada akhirnya, komunikasi dua arah tersebut diarahkan untuk memperkecil jarak antara kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat yang dirasakan langsung di lapangan.*(Red01)*
