MEDAN | Titik24.com
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara memastikan tidak ada lagi titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terdeteksi di wilayah Sumut berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Jumat (16/10/2026).
Meski demikian, kabut asap dan penurunan kualitas udara yang belakangan dirasakan masyarakat, termasuk di Kota Medan, masih menjadi perhatian. DLHK Sumut menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap dari luar daerah yang terbawa pergerakan angin.
Kepala DLHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (16/10/2026).
“Berdasarkan data BMKG hari ini, tidak ada lagi titik api di Sumatera Utara. Wilayah kita relatif aman bersama Aceh. Namun, fenomena asap yang merambah ke wilayah kita hingga warga kembali harus memakai masker dipicu oleh pergerakan angin dari daerah luar,” ujar Heri.
Dua Titik Api Sebelumnya Berhasil Dipadamkan
Heri menjelaskan, sekitar satu setengah bulan sebelumnya, Sumut sempat mendeteksi dua titik api yang berada di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Samosir.
Titik api tersebut berhasil ditangani melalui kerja sama masyarakat dengan sejumlah unsur terkait, di antaranya TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, dan jajaran DLHK.
Menurutnya, kesiapsiagaan serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran meluas. Pemerintah daerah bersama masyarakat juga diharapkan terus melakukan langkah pencegahan, terutama saat kondisi cuaca meningkatkan risiko kebakaran.
Kebakaran Gambut Jadi Perhatian Nasional
Di tingkat nasional, Heri menyebut kejadian karhutla masih didominasi kebakaran di kawasan lahan gambut, antara lain di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Riau.
Lahan gambut yang mengering akibat kondisi cuaca dapat meningkatkan risiko kebakaran. Api di kawasan ini juga dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga proses pemadaman lebih sulit dan berpotensi menghasilkan asap dalam jumlah besar.
Karena karakteristik tersebut, pengelolaan gambut membutuhkan pendekatan khusus. Salah satu upaya pencegahannya adalah menjaga kelembapan dan kondisi air agar lahan tidak mudah terbakar.
“Karakteristik lahan gambut harus tetap basah dan berair. Jika mengering, potensi kebakaran sangat tinggi dan melahirkan asap pekat. Penanganannya tidak bisa disamakan dengan hutan darat biasa,” tegas Heri.
DLHK Sumut juga menyambut langkah pemerintah pusat dalam membentuk badan khusus yang menangani rehabilitasi mangrove dan gambut. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga ekosistem sekaligus mengurangi risiko kebakaran di kawasan yang rentan.
Masker Dibagikan, Modifikasi Cuaca Dikoordinasikan
Untuk mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan langkah mitigasi jangka pendek, termasuk pembagian masker dan koordinasi pelaksanaan modifikasi cuaca guna memicu hujan buatan di wilayah terdampak.
Selain langkah pemerintah, masyarakat diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut berisiko memicu kebakaran, terutama ketika kondisi lahan kering dan angin dapat mempercepat penyebaran api.
Masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara menurun. Penggunaan masker saat kondisi berasap dapat menjadi salah satu langkah perlindungan, sementara warga yang mengalami keluhan pernapasan sebaiknya mencari pertolongan medis.
Meski DLHK Sumut menyatakan tidak ada lagi titik api berdasarkan data BMKG yang disampaikan pada Jumat tersebut, kondisi kabut asap tetap perlu dipantau. Informasi mengenai sumber asap dan kualitas udara aktual penting untuk memastikan langkah penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus memperkuat pencegahan karhutla agar kebakaran tidak kembali terjadi dan dampak asap terhadap kesehatan serta aktivitas warga dapat diminimalkan.*(Red01)*
