LANGKAT | titik24 – Pesta Panen Raya Sendayan 2026 menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pelestarian lingkungan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Melalui kegiatan ini, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) menegaskan komitmennya mendampingi kelompok tani agar lebih mudah mengakses informasi dan mengusulkan bantuan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan yang berlangsung di Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, tersebut juga diwarnai dengan penyampaian dukungan pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI berupa empat unit traktor bajak roda empat dan empat unit mesin panen combine harvester.
Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) tersebut disebut sebagai bentuk dukungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, melalui Kementerian Pertanian.
Keberadaan alsintan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, mempercepat proses panen, mengurangi beban kerja petani, serta mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Dengan demikian, petani diharapkan semakin mampu meningkatkan hasil produksi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat dan perwakilan Perum Bulog Sumatera Utara. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan memperkuat sinergi dalam mendukung sektor pertanian, termasuk pengelolaan hasil panen dan pengembangan usaha tani yang berkelanjutan.
JPKP Perluas Pendampingan Kelompok Tani
Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, menegaskan bahwa organisasinya siap memperluas pendampingan kepada kelompok tani di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, pendampingan diperlukan agar petani memperoleh informasi yang memadai, memahami prosedur pengajuan bantuan, serta mampu menyampaikan kebutuhan mereka kepada instansi pemerintah yang berwenang.
“JPKP siap hadir dan mendampingi para petani di seluruh Indonesia. Kami ingin membantu kelompok tani memperoleh informasi, pendampingan administrasi, dan fasilitasi yang diperlukan untuk mengakses program bantuan pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku. Petani harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya,” ujar Maret.
Ia menekankan bahwa pendampingan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau terbatas di satu wilayah. Sebaliknya, program tersebut harus berkelanjutan, dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan nyata petani dan memperkuat kelembagaan kelompok tani.
Pendataan yang akurat menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan usulan bantuan disusun berdasarkan kondisi di lapangan. Data yang diperlukan antara lain luas dan kondisi lahan, komoditas yang dibudidayakan, kebutuhan alat dan mesin pertanian, sarana produksi, serta kendala yang dihadapi petani dalam proses produksi maupun pemasaran.
DPW JPKP Sumut Dorong Pendataan Petani
Sejalan dengan arahan tersebut, Ketua DPW JPKP Sumatera Utara, Rudy Chairuriza Tanjung, S.H., menyatakan bahwa program pendampingan akan terus dikembangkan ke berbagai wilayah di Sumatera Utara.
DPW JPKP Sumut akan mendorong pendataan petani dan kelompok tani secara bertahap, mulai dari tingkat desa dan kecamatan hingga kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk memetakan kebutuhan petani sekaligus menjadi dasar dalam menyampaikan aspirasi dan mengoordinasikan usulan bantuan kepada instansi terkait.
“Pendampingan ini tidak boleh berhenti hanya pada satu kegiatan atau satu daerah. Kami akan melanjutkan program ini ke seluruh wilayah Sumatera Utara dengan mendorong pendataan petani dan kelompok tani secara terarah. Data yang akurat akan menjadi dasar untuk menyampaikan aspirasi dan memfasilitasi usulan bantuan kepada instansi pemerintah yang berwenang,” kata Rudy.
Secara khusus, Rudy meminta Ketua DPD JPKP Kabupaten Langkat, Joni Tanjung, untuk melanjutkan pendataan petani dan kelompok tani di seluruh wilayah Kabupaten Langkat.
Pendataan tersebut mencakup identitas kelompok tani, luas dan kondisi lahan, jenis komoditas yang dibudidayakan, kebutuhan alat dan mesin pertanian, serta berbagai kendala yang dihadapi petani.
Hasil pendataan itu nantinya akan menjadi bahan koordinasi dan penyampaian usulan kepada instansi terkait dengan tetap mengikuti persyaratan serta mekanisme program pemerintah.
“Saya meminta Ketua DPD JPKP Langkat, Bapak Joni Tanjung, agar terus turun ke lapangan, berkoordinasi dengan kelompok tani dan pemerintah desa, serta menyusun data kebutuhan petani secara faktual. Kita ingin aspirasi petani dapat terinventarisasi dengan baik dan diperjuangkan melalui jalur yang benar,” ujarnya.
Rudy menegaskan, JPKP akan menjalankan fungsi pendampingan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa pendampingan bukan berarti menjamin petani pasti memperoleh bantuan, karena penyalurannya tetap bergantung pada persyaratan, mekanisme, dan keputusan instansi yang berwenang.
Karena itu, JPKP memprioritaskan upaya membantu petani memahami prosedur, menyiapkan dokumen administrasi, dan menyampaikan usulan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Rencanakan Penanaman Pohon di Bantaran Sungai Pelawi
Selain mendorong peningkatan produktivitas pertanian, JPKP bersama masyarakat juga merencanakan program penghijauan di sepanjang 15 kilometer bantaran Sungai Pelawi.
Program tersebut direncanakan menggunakan bibit yang bersumber dari bantuan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu–Sei Ular.
Sebagai langkah awal, dalam rangkaian Pesta Panen Raya Sendayan 2026 dilakukan penyerahan secara simbolis 10 bibit durian Musang King dari BPDAS Wampu–Sei Ular.
Penanaman pohon di kawasan bantaran sungai diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga vegetasi, melestarikan ekosistem sungai, serta mendukung konservasi tanah dan air.
Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi lahan, kesesuaian jenis tanaman, dan koordinasi dengan pihak berwenang agar program tersebut memberikan manfaat ekologis dan sosial dalam jangka panjang.
Bagi JPKP, peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat pertanian dan peningkatan hasil panen, tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya alam yang menopang kehidupan petani.
Melalui Pesta Panen Raya Sendayan 2026, JPKP berharap pendampingan petani dapat berlanjut melalui pendataan kebutuhan, penguatan kelembagaan kelompok tani, fasilitasi penyampaian aspirasi, serta koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menghasilkan tindak lanjut yang nyata bagi petani dan masyarakat sekitar.
“Pembangunan pertanian bukan hanya tentang meningkatkan hasil panen, tetapi juga memastikan petani semakin sejahtera, bantuan pemerintah dapat diakses sesuai ketentuan, dan lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang,” pungkas Rudy Chairuriza Tanjung.
