Medan | titik24.com — Angka 5,06 persen mungkin terlihat cukup meyakinkan di atas kertas. Namun bagi dunia usaha di Sumatera Utara, angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 itu belum menjadi garis akhir.
Justru sebaliknya, angka tersebut menjadi titik berangkat untuk sebuah tantangan yang lebih besar: mampukah Sumatera Utara mendorong pertumbuhan ekonomi hingga berada di kisaran 6,8–7,2 persen?
Tantangan itu mengemuka dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Utara, yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-58 KADIN Sumut di Hotel Adimulia Medan, Kamis (24/9/2026).
Ketua Umum KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan, persoalan ekonomi Sumatera Utara tidak semata-mata terletak pada bagaimana menaikkan angka pertumbuhan. Yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, nilai tambah, sekaligus pemerataan ekonomi.
“Pertumbuhan saat ini belum cukup untuk menyerap angkatan kerja baru, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, maupun memperkecil ketimpangan antarwilayah,” ujar Firsal.
Dari sudut pandang dunia usaha, pertumbuhan ekonomi membutuhkan fondasi yang lebih konkret. Modal harus masuk, industri harus bergerak, lapangan kerja harus terbuka, dan aktivitas ekonomi harus menjangkau lebih banyak wilayah.
Karena itu, Firsal meminta pemerintah menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan memberikan kepastian dalam berusaha.
“Kami mohon diberikan ‘karpet merah’ untuk berinvestasi sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Sumatera Utara,” tegasnya.
Ketika Logistik Menjadi Beban
Di balik ambisi mengejar pertumbuhan 7 persen, ada persoalan lama yang belum sepenuhnya terurai: biaya logistik.
Bagi pelaku usaha, biaya distribusi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia ikut menentukan harga produk, daya saing, hingga keputusan investor untuk menanamkan modal.
Firsal menyebut biaya logistik dapat mencapai sekitar 30 persen dari harga produk. Ketika distribusi menjadi mahal, produk dari Sumatera Utara berhadapan dengan persoalan daya saing, baik di pasar domestik maupun regional.
Persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan kondisi infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
Aktivitas ekonomi Sumatera Utara masih relatif terkonsentrasi di kawasan Mebidangro dan sejumlah wilayah Pantai Timur. Di sisi lain, Pantai Barat, Tapanuli hingga Kepulauan Nias masih menghadapi tantangan dalam hal konektivitas dan akses pasar.
Dalam konteks inilah pembangunan infrastruktur tidak lagi sekadar berbicara tentang jalan, pelabuhan atau transportasi.
Konektivitas menjadi bagian dari strategi ekonomi.
Produk dari sentra produksi harus dapat bergerak menuju pasar dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Sebaliknya, bahan baku dan kebutuhan produksi juga harus dapat masuk ke daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Rantai Pasok Nias dan Pelajaran dari Bencana
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tampaknya melihat persoalan tersebut dari sudut yang sama.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor, yang hadir mewakili Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, mengatakan pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha.
“Pemerintah membutuhkan dunia usaha, begitu juga sebaliknya. Karena itu sinergi pemerintah dengan KADIN dan para pelaku usaha harus terus diperkuat,” ujar Timur.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rantai pasok menuju Kepulauan Nias.
Pemprov Sumut disebut telah menyiapkan lahan hampir dua hektare di kawasan pesisir yang diarahkan menjadi pusat pasokan bahan dan peralatan bangunan untuk memenuhi kebutuhan Kepulauan Nias.
Gagasan tersebut tidak lahir dari ruang kosong.
Pengalaman ketika bencana melanda Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan kawasan Tabagsel menunjukkan bagaimana gangguan pada jalur distribusi dapat dengan cepat memengaruhi ketersediaan barang. Pengiriman bahan bangunan dari Sibolga, misalnya, sempat terganggu.
Bagi pemerintah daerah, situasi tersebut menjadi pengingat bahwa konektivitas memiliki hubungan langsung dengan ketahanan ekonomi.
Sebuah daerah bisa memiliki sumber daya dan pasar, tetapi tanpa jalur distribusi yang memadai, aktivitas ekonomi tetap menghadapi hambatan.
Hilirisasi dan Pertaruhan Nilai Tambah
Untuk mencapai pertumbuhan 6,8–7,2 persen, KADIN Sumut mendorong sejumlah agenda, mulai dari hilirisasi komoditas, peningkatan investasi, penguatan UMKM hingga pembangunan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan investor.
Sumatera Utara sebenarnya memiliki modal dasar berupa kekayaan komoditas.
Tantangannya adalah memastikan komoditas tersebut tidak berhenti sebagai bahan mentah atau setengah jadi.
“Nilai tambah harus lebih banyak tercipta di Sumatera Utara. Dengan hilirisasi, kita tidak hanya berbicara produksi, tetapi juga industri pengolahan, distribusi, jasa dan penyerapan tenaga kerja,” kata Firsal.
Hilirisasi dengan demikian bukan hanya urusan membangun pabrik.
Di dalamnya terdapat rantai ekonomi yang lebih panjang: kebutuhan tenaga kerja, jasa pendukung, transportasi, pembiayaan, perdagangan hingga tumbuhnya usaha-usaha baru di sekitar kawasan industri.
Semakin panjang rantai nilai yang tercipta di daerah, semakin besar pula peluang manfaat ekonomi tidak langsung dirasakan masyarakat.
Namun, persoalan pembiayaan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah.
KADIN menyoroti masih adanya pelaku UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan perbankan. Kelompok yang belum memenuhi persyaratan perbankan dinilai membutuhkan skema pembiayaan yang lebih inovatif agar usaha kecil tidak sekadar bertahan, tetapi memiliki ruang untuk berkembang dan melakukan ekspansi.
Menatap Pasar Regional melalui IMT-GT
Pertumbuhan Sumatera Utara juga tidak bisa dilepaskan dari posisi geografisnya yang berhadapan langsung dengan kawasan regional Asia Tenggara.
Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) menjadi salah satu peluang yang disoroti dalam forum tersebut.
Timur mengatakan kerja sama regional tersebut dapat menjadi pintu untuk memperkuat konektivitas, perdagangan dan rantai pasok Sumatera Utara dengan kawasan sekitar.
Namun, pasar regional tidak otomatis menjadi keuntungan apabila persoalan domestik belum dibenahi.
Infrastruktur, biaya logistik, pembiayaan dan kepastian investasi tetap menjadi fondasi.
Dengan kata lain, peluang pasar harus diimbangi kesiapan daerah. Investor membutuhkan kepastian, sementara pelaku usaha membutuhkan biaya distribusi yang kompetitif dan akses pasar yang lebih luas.
Jangan Berhenti di Forum
Ketua Panitia Rapimprov KADIN Sumut Andi Atmoko Panggabean mengatakan forum tersebut menjadi momentum untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan dan berbagai pemangku kepentingan dalam membicarakan arah perekonomian Sumatera Utara.
“Kami melihat kolaborasi harus dibangun bersama. Dukungan Bank Himbara, Bank Sumut, OJK, BPS, Bappeda, organisasi pengusaha dan seluruh mitra KADIN menunjukkan bahwa penguatan ekonomi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja,” ujar Andi.
Pernyataan tersebut menyentuh satu persoalan penting: forum ekonomi akan kehilangan maknanya jika berhenti sebagai ruang bertukar gagasan.
Tantangan berikutnya justru berada setelah forum berakhir.
Apakah rekomendasi berubah menjadi kebijakan? Apakah kemudahan investasi benar-benar dirasakan pelaku usaha? Apakah biaya logistik dapat ditekan? Apakah hilirisasi menghasilkan industri baru? Dan yang tak kalah penting, apakah pertumbuhan ekonomi akhirnya membuka lebih banyak kesempatan kerja?
Dari 5,06 Persen Menuju 7 Persen
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 5,06 persen kini menjadi pijakan untuk mengejar level yang lebih tinggi.
Namun, mengejar angka 7 persen membutuhkan lebih dari sekadar optimisme.
Investasi harus dipacu. Industri pengolahan perlu diperkuat. Hilirisasi harus diperluas. UMKM membutuhkan akses pembiayaan. Sementara persoalan logistik dan konektivitas harus ditangani secara lebih serius.
Firsal menegaskan KADIN siap mengambil posisi sebagai penghubung antara pemerintah dan dunia usaha.
“Kami pengusaha tidak bisa tumbuh sendiri. KADIN siap menjadi jembatan antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan para investor,” pungkasnya.
Pada akhirnya, pertarungan sesungguhnya bukan sekadar menaikkan angka pertumbuhan dari 5,06 persen menjadi 7 persen.
Angka statistik memang penting. Tetapi ukuran yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat adalah apa yang berada di balik angka tersebut: investasi yang benar-benar masuk, industri yang tumbuh, lapangan kerja yang terbuka, UMKM yang berkembang, produk lokal yang memiliki nilai tambah, konektivitas yang semakin baik, serta biaya logistik yang semakin efisien.
Di situlah “karpet merah” investasi akan diuji.
Bukan pada seberapa sering ia dibicarakan dalam forum, melainkan pada seberapa nyata kemudahan itu dirasakan oleh mereka yang hendak menanamkan modal, menjalankan usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi Sumatera Utara.
