Medan, Titik24 – Dugaan praktik pemalsuan tanda tangan pada dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Muhammadiyah 19, Jalan Pancasila Gang Sekolah, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, mencuat ke publik.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan tersebut melibatkan Kepala Sekolah lama berinisial EW dan Bendahara lama berinisial A. Saat hendak dikonfirmasi wartawan, bendahara tersebut justru memblokir nomor kontak.
Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Medan Denai, Harun Al Rasyid, yang sebelumnya merupakan guru di sekolah tersebut, mengaku menjadi korban pemalsuan tanda tangan. Ia menyebut tanda tangannya dipalsukan selama periode 2022 hingga 2023 untuk pencairan honor guru yang bersumber dari Dana BOS.
“Tanda tangan saya dipalsukan selama dua tahun oleh kepala sekolah yang lama. Seharusnya saya menerima Rp1.000.000 per bulan dari Dana BOS itu,” ujar Harun.
Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal (Dikdasmen PNF) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Medan, Ali Nurdin, mengecam keras dugaan tersebut.
“Ini memalukan dan mencoreng wajah Muhammadiyah. Saya sudah mendengar informasinya, namun PCM Medan Denai belum menyerahkan laporan tertulis. Jika benar ada pemalsuan untuk menggasak Dana BOS, itu bukan lagi pelanggaran etik, tapi pidana Pasal 263 KUHP,” tegas Ali Nurdin, Minggu (11/10/2026).
Ali menegaskan pihaknya akan memanggil semua pihak terkait dan membentuk tim investigasi gabungan. Ia juga menyoroti proyek paving block di sekolah tersebut yang terhenti dan akan diaudit.
Sementara itu, Kepala Sekolah baru SD Muhammadiyah 19 berinisial R yang baru beberapa bulan menjabat, mengungkapkan kondisi keuangan sekolah yang memprihatinkan.
“Bayangkan, saya baru menjabat beberapa bulan, sekolah ini ditinggalkan dengan kas nol rupiah. Buku BOS berantakan, SPJ tidak jelas. Saya harus membenahi dari awal,” ungkap R.
R mengaku siap menjadi saksi dan membuka semua bukti jika diminta aparat penegak hukum.
“Saya tidak takut. Saya siap menjadi saksi kunci. Jangan korbankan sekolah ini dan nama baik Muhammadiyah hanya karena ulah satu orang,” pungkasnya.
Harun Al Rasyid menyatakan saat ini tengah berkonsultasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah untuk melaporkan dugaan pemalsuan tersebut ke penegak hukum.(Rfs)
