MEDAN | Titik24.com
Pemerintah Kota Medan mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sejumlah program strategis disiapkan, mulai dari penanganan banjir, peningkatan infrastruktur, kesejahteraan guru honorer, hingga penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, penyusunan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup warga.
Hal itu disampaikannya saat memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap penjelasan kepala daerah mengenai Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (13/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri para wakil ketua, ketua komisi, anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
Rico mengapresiasi berbagai saran dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran agar kebijakan pembangunan lebih terarah, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama pada 2027 adalah banjir dan genangan. Pemko Medan menyiapkan anggaran penanganan banjir sebesar Rp360 miliar dengan target menangani 100 titik banjir atau genangan.
Program tersebut turut mencakup pembangunan dan perbaikan drainase sepanjang 59 kilometer serta penanganan jalan sepanjang 123 kilometer.
Untuk kawasan Medan Utara, khususnya Belawan, penanganan banjir rob tetap menjadi prioritas. Pemerintah kota berencana memperkuat sistem drainase secara terintegrasi, mulai dari saluran tersier dan sekunder hingga saluran primer yang terhubung dengan saluran pembuangan atau sungai.
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, juga akan diperkuat agar penanganan banjir dan pembangunan tanggul rob dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing.
Selain infrastruktur pengendalian banjir, Pemko Medan mengalokasikan Rp23 miliar untuk perluasan jaringan perpipaan air minum di 115 lokasi. Anggaran Rp7,8 miliar juga disiapkan bagi pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di 39 lokasi.
Di sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus perluasan akses belajar bagi masyarakat kurang mampu.
Pemko Medan merencanakan kenaikan insentif guru honorer dari Rp400.000 menjadi Rp650.000. Bantuan pendidikan juga disiapkan bagi 40.000 siswa kurang mampu, program tebus ijazah untuk 500 siswa, serta beasiswa bagi 200 mahasiswa berprestasi.
Dari sisi sarana pendidikan, pemerintah kota merencanakan rehabilitasi sekolah di 72 lokasi dengan anggaran sekitar Rp19,52 miliar. Pembangunan ruang kelas baru di 24 lokasi juga direncanakan dengan anggaran Rp81,5 miliar.
Sementara itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam kebijakan anggaran tahun mendatang. Rico menegaskan, keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) tidak cukup diukur dari jumlah masyarakat yang memperoleh perlindungan kesehatan, tetapi juga harus diikuti kemudahan akses dan mutu pelayanan.
Pemko Medan akan mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah, memperkuat koordinasi antarfasilitas kesehatan, serta meningkatkan pelayanan di RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Haji Bachtiar Jaafar.
Pemenuhan dokter spesialis, pembenahan sarana dan prasarana, pengadaan peralatan medis, serta peningkatan tata kelola rumah sakit turut menjadi perhatian. Data yang disampaikan dalam pembahasan mencatat sebanyak 538.730 jiwa memperoleh manfaat program kesehatan melalui skema UHC hingga September 2026.
Pada sektor transportasi, anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp588,1 miliar diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan pelayanan penerangan jalan umum, operasional layanan bus listrik, serta penyediaan perlengkapan jalan.
Adapun usulan penggratisan transportasi umum bagi pelajar dari keluarga prasejahtera akan dikaji lebih lanjut. Pertimbangan yang digunakan meliputi kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, mekanisme pelaksanaan, dan landasan hukum.
Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kota Medan dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp6,99 triliun.
Rico menegaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan ditempuh melalui optimalisasi potensi penerimaan yang sudah tersedia, bukan semata-mata dengan menaikkan tarif pajak atau retribusi.
Upaya tersebut meliputi pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, intensifikasi serta ekstensifikasi penerimaan, digitalisasi perpajakan, dan penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pemko Medan juga akan melakukan penajaman belanja perangkat daerah agar anggaran lebih terfokus pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
Sementara itu, pengentasan kemiskinan tetap diarahkan melalui bantuan sosial yang disertai pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan perluasan kesempatan kerja. Pemutakhiran data penerima bantuan akan terus dilakukan untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran.
Rico menekankan, seluruh program dalam RAPBD 2027 harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan 2025–2029.
Ia menyebutkan, berbagai masukan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan Ranperda APBD 2027. Hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut akan ditindaklanjuti dalam tahapan pembahasan berikutnya.
Melalui penyusunan APBD 2027, Pemko Medan berharap anggaran daerah dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, berbagai program yang direncanakan tidak hanya tercantum dalam dokumen anggaran, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pelaksanaan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Medan.*(Red01)*
