Oleh: H. Syahrir Nasution, SE, MM
Kekuasaan pada hakikatnya bukan sekadar kemampuan untuk memerintah, mengambil keputusan atau mengendalikan sumber daya. Kekuasaan adalah amanah yang di dalamnya melekat tanggung jawab moral kepada rakyat, bangsa dan negara.
Karena itu, setiap kekuasaan yang hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dibarengi dengan moralitas yang kuat.
Kekuasaan tanpa moral akan kehilangan arah. Ia mudah berubah dari alat untuk mengabdi menjadi alat untuk menguasai. Dari mandat rakyat berubah menjadi kepentingan pribadi atau kelompok. Pada titik inilah kekuasaan mulai menjauh dari tujuan awalnya.
Moralitas menjadi penting karena kekuasaan selalu memberikan ruang yang besar kepada seseorang untuk menentukan nasib orang lain. Ketika kewenangan tidak dikendalikan oleh nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan keberpihakan kepada kepentingan umum, maka kekuasaan sangat mudah disalahgunakan.
Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula tuntutan moral yang harus dimiliki oleh pemegangnya.
Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki jabatan. Ia harus memiliki kesiapan mental, keberanian mengambil keputusan yang benar dan kemampuan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya.
Kekuasaan harus diwujudkan dalam praktik, bukan berhenti pada slogan.
Artinya, ketika sebuah kebijakan dibuat, harus ada keberanian untuk melaksanakannya secara konsisten. Ketika aturan ditegakkan, harus berlaku adil. Ketika rakyat membutuhkan perlindungan, negara harus hadir. Dan ketika terjadi kesalahan, seorang pemimpin harus berani melakukan koreksi.
Inilah yang disebut moralitas kekuasaan.
Sebaliknya, jika kekuasaan dijalankan tanpa moral yang teguh, berbagai hambatan akan muncul. Bukan hanya hambatan administratif atau politik, tetapi juga krisis kepercayaan rakyat.
Rakyat mungkin dapat menerima keputusan yang berat apabila keputusan itu dianggap adil. Tetapi rakyat akan sulit menerima kebijakan apabila melihat adanya ketidakadilan, kesewenang-wenangan, standar ganda atau kepentingan tertentu yang lebih diutamakan daripada kepentingan publik.
Karena itu, ukuran keberhasilan kekuasaan tidak semata-mata dapat dilihat dari banyaknya program yang dibuat, besarnya anggaran yang dikelola atau kuatnya posisi politik seseorang.
Ukuran yang lebih fundamental adalah: apakah kekuasaan tersebut mampu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat?
Sejarah memperlihatkan bahwa kekuasaan yang kehilangan kontrol moral pada akhirnya akan menghadapi persoalan serius. Ketika hukum dapat dipermainkan, ketika jabatan diperlakukan sebagai fasilitas pribadi, ketika kritik dianggap sebagai ancaman dan ketika kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan kelompok, maka fondasi kekuasaan itu sesungguhnya mulai rapuh.
Kekuasaan yang sehat justru membutuhkan kritik.
Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang hanya dikelilingi orang-orang yang selalu mengatakan “ya”. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu mendengar kritik, mengoreksi kesalahan dan memastikan kebijakan tetap berada di jalan kepentingan rakyat.
Maka, moralitas bukan penghambat kekuasaan. Moralitas adalah pagar yang menjaga kekuasaan agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Pada akhirnya, kekuasaan akan selalu memiliki batas. Jabatan akan berakhir, periode pemerintahan akan berganti dan sejarah akan mencatat setiap keputusan yang pernah dibuat.
Yang tertinggal bukanlah kursi kekuasaan itu, melainkan jejak pengabdian dan pertanggungjawaban moralnya.
Karena itu, siapa pun yang memperoleh kekuasaan harus memiliki kesiapan untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kekuasaan harus digunakan untuk membangun, bukan merusak; untuk melayani, bukan menguasai; untuk menyatukan, bukan memecah belah.
Kekuasaan tanpa moral mungkin dapat terlihat kuat untuk sementara waktu. Tetapi kekuasaan yang kehilangan moral pada akhirnya akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan rakyat.
Dan ketika kepercayaan rakyat telah hilang, sesungguhnya kekuasaan itu telah kehilangan fondasinya.
Kekuasaan adalah amanah. Moralitas adalah kompasnya. Rakyat adalah tujuan pengabdiannya.
