PARIS | titik24 – Gelombang demonstrasi melanda berbagai kota di Prancis pada Sabtu (17/10/2026). Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk memprotes kenaikan biaya hidup, ketimpangan sosial, serta memburuknya kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan. Aksi yang melibatkan pelajar, mahasiswa, serikat pekerja, dan kelompok yang ingin menghidupkan kembali gerakan Rompi Kuning (Yellow Vests) itu diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan di sejumlah wilayah.
Reuters dan Associated Press melaporkan, jumlah peserta demonstrasi diperkirakan mencapai 550.000 hingga 800.000 orang berdasarkan berbagai laporan media. Sementara itu, serikat pekerja CGT menyebut sekitar 500.000 orang mengikuti aksi tersebut. Perbedaan angka itu mencerminkan adanya perbedaan sumber dan metode penghitungan massa.
Para demonstran mempersoalkan meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari, termasuk bahan bakar, energi, dan pangan, yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mereka juga menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi, keterbatasan anggaran pelayanan publik, serta kondisi sekolah yang dinilai memprihatinkan akibat kekurangan guru, ruang kelas yang padat, dan fasilitas yang tidak memadai.
Mobilisasi ini berkembang dari aksi pelajar yang sebelumnya berlangsung selama beberapa pekan. Gerakan tersebut kemudian meluas dengan dukungan sejumlah serikat pekerja dan kelompok masyarakat yang menilai kebijakan pemerintah belum cukup menjawab persoalan daya beli dan kesejahteraan warga.
Meski banyak peserta menyampaikan tuntutan melalui demonstrasi, situasi di sejumlah kota dilaporkan memburuk setelah terjadi bentrokan antara sebagian demonstran dan aparat. Di Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, dan Limoges, dilaporkan terjadi pelemparan benda ke arah polisi, perusakan fasilitas umum, kebakaran, serta penjarahan sejumlah toko. Aparat menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok yang terlibat kerusuhan.
Menurut laporan Le Monde, sekitar 400 orang telah diamankan berdasarkan keterangan sementara Menteri Dalam Negeri Prancis. Namun, jumlah tersebut merupakan data awal dan dapat berubah seiring perkembangan penanganan aparat.
Presiden Emmanuel Macron mengecam tindakan kekerasan dan perusakan yang terjadi di tengah demonstrasi. Pemerintah menegaskan bahwa pelaku penyerangan terhadap aparat, perusakan bangunan publik, dan penjarahan dapat menghadapi proses hukum. Di sisi lain, insiden yang melibatkan penggunaan senjata pengendali massa oleh polisi juga menjadi perhatian. Otoritas terkait dilaporkan membuka penyelidikan setelah seorang demonstran muda mengalami cedera serius pada tangannya di Saint-Étienne.
Perkembangan ini menambah tekanan politik terhadap pemerintahan Prancis di tengah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap biaya hidup dan pelayanan publik. Meski demikian, demonstrasi tersebut tidak dapat dianggap mewakili seluruh pandangan masyarakat Prancis, sementara tuntutan peserta aksi dan tindakan kekerasan yang terjadi di sejumlah lokasi perlu dinilai secara terpisah.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan daya beli, kesenjangan sosial, dan kualitas layanan dasar masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah Prancis. Perkembangan selanjutnya, termasuk jumlah korban, proses hukum terhadap orang-orang yang diamankan, serta respons pemerintah terhadap tuntutan demonstran, masih perlu dipantau.
