WASHINGTON – Sejumlah perusahaan besar Amerika Serikat yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump mulai mempersiapkan strategi politik menghadapi kemungkinan Partai Demokrat merebut kendali Kongres dalam pemilu paruh waktu November 2026.
The Wall Street Journal melaporkan perusahaan seperti Meta dan Palantir mulai memperkuat hubungan dengan kalangan Demokrat. Langkah tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa perubahan kekuasaan di Kongres dapat membuka jalan bagi penyelidikan, dengar pendapat, hingga penggunaan kewenangan subpoena terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dan politik dengan pemerintahan Trump.
Sejumlah perusahaan juga dilaporkan mulai merekrut mantan staf Demokrat dan memperkuat tim hubungan pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan pengawasan Kongres.
Meta, misalnya, disebut tetap membangun hubungan dengan kedua kubu politik melalui dukungan kepada kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Demokrat maupun Republik. Strategi tersebut dinilai sebagai upaya korporasi menjaga posisi politik di tengah ketidakpastian hasil pemilu mendatang.
Selain perusahaan teknologi, sektor kecerdasan buatan, kripto dan industri pasar prediksi juga menjadi kekuatan baru dalam pembiayaan politik menjelang pemilu paruh waktu 2026. Reuters melaporkan industri-industri tersebut meningkatkan pengeluaran politik secara signifikan untuk memengaruhi persaingan perebutan kursi Kongres.
Sementara itu, tekanan politik terhadap lingkaran bisnis keluarga Trump juga meningkat. Pada 27 Agustus 2026, anggota Demokrat di Komite Kehakiman DPR AS membuka penyelidikan terhadap 1789 Capital, perusahaan investasi yang melibatkan Donald Trump Jr. sebagai salah satu tokohnya.
Penyelidikan tersebut mempertanyakan pertumbuhan bisnis perusahaan dan sejumlah investasinya pada perusahaan-perusahaan yang kemudian memperoleh kontrak atau dukungan pemerintah. Namun, penyelidikan itu belum berarti adanya pelanggaran hukum yang telah terbukti.
Jared Kushner, menantu Trump, juga masih berada dalam pengawasan anggota Demokrat di Kongres terkait sejumlah aktivitas bisnis internasionalnya. Komite Kehakiman DPR yang dipimpin kubu Demokrat bahkan memperluas penyelidikan terhadap transaksi bisnis Kushner pada Agustus 2026.
Situasi tersebut membuat pemilu paruh waktu November mendatang menjadi penting, bukan hanya bagi masa depan agenda politik Trump, tetapi juga bagi sejumlah perusahaan besar yang selama ini memperoleh keuntungan dari kedekatan dengan pemerintahan Washington.
Jika Demokrat berhasil merebut mayoritas DPR, mereka berpotensi memperoleh kendali lebih besar atas agenda pengawasan Kongres, termasuk menggelar dengar pendapat dan mengeluarkan subpoena untuk meminta dokumen maupun keterangan dari perusahaan serta pihak-pihak yang menjadi sasaran penyelidikan.
Meski demikian, manuver sejumlah korporasi untuk membangun hubungan dengan Demokrat tidak serta-merta dapat diartikan sebagai langkah meninggalkan Trump. Sejumlah analis menilai strategi tersebut lebih merupakan upaya perusahaan menjaga hubungan dengan kedua kekuatan politik utama di Washington, demi melindungi kepentingan bisnis mereka apa pun hasil pemilu nanti.
