MEDAN — Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Medan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-20 September 2026. Sebuah informasi yang beredar melalui percakapan WhatsApp mulai memunculkan pertanyaan di kalangan alumni HMI.
Informasi tersebut berkaitan dengan dugaan pengondisian guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebut-sebut bukan alumni HMI untuk mengisi formulir terkait Musda KAHMI Medan.
Jika informasi itu benar, persoalannya bukan semata soal siapa yang hadir dalam forum organisasi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang mengarahkan, dari mana instruksinya datang, dan untuk kepentingan siapa?
Sejumlah alumni HMI kemudian mengingatkan agar aparatur pemerintah, khususnya pihak yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan, tidak mencampuri proses internal organisasi KAHMI.
Oskar Hutagalung, salah seorang alumni HMI, menilai Musda KAHMI seharusnya menjadi ruang organisasi alumni HMI yang berjalan berdasarkan mekanisme internal, bukan ruang yang dipengaruhi oleh struktur birokrasi pemerintahan.
“Siapa pun itu, yang bukan alumni, apalagi oknum di Dinas Pendidikan, jangan ikut campur dalam Musda KAHMI. Ini ruang organisasi alumni HMI, bukan ruang untuk mengerahkan atau mengondisikan aparatur pemerintah,” tegas Oskar.
Berawal dari Informasi Berantai
Dugaan tersebut mencuat setelah beredar informasi melalui percakapan WhatsApp yang diterima sejumlah alumni HMI. Dalam informasi itu disebutkan adanya guru yang bukan alumni HMI, tetapi beragama Islam, yang diduga diminta mengisi formulir kemudian hadir dan memberikan suara untuk kandidat tertentu pada Musda KAHMI Medan.
artinya ada indikasi, dinas pendidikan kota medan mengintervensi musda KAHMI dengan mengarahkan guru atau PPPK non-alumni HMI untuk masuk dan terlibat pada forum Musda,
“Kalau nanti benar ditemukan ada guru atau PPPK yang bukan alumni HMI hadir dan terlibat jauh dalam forum Musda maka para alumni HMI akan mengambil langkah-langkah tegas, jika perlu mengambil langkah hukum,” tegas Oscar.
Oscar juga menghimbau kepada guru-guru PNS atau PPPK yang bukan alumni HMI jangan coba-coba, melakukan itu.
“Jangan bawa-bawa struktur birokrasi ke dalam Musda. Siapa pun yang hadir harus jelas kapasitas dan haknya. Kalau alumni HMI, tentu punya ruang dalam organisasi. Tetapi kalau bukan alumni dan mencoba mengintervensi musda, saya beserta alumni HMI yang lain tidak segan mengambil langkah-langkah yang tegas,” sambung Oscar.
Oskar mengingatkan agar jabatan maupun jejaring birokrasi tidak digunakan untuk memengaruhi proses internal KAHMI. “Yang tidak berproses di HMI jangan mencoba mengintervensi Musda KAHMI.
Kontestasi Kepemimpinan dan Batas Birokrasi
Musda pada dasarnya merupakan arena kontestasi kepemimpinan organisasi. Perbedaan dukungan terhadap kandidat merupakan bagian dari dinamika internal. Namun, menurut Oscar, perbedaan pilihan tidak semestinya menjadi alasan untuk melibatkan orang yang tidak memiliki hak dalam organisasi atau menggunakan struktur pemerintahan untuk mengarahkan proses tersebut.
“Silakan berbeda pilihan. Silakan bertarung. Tetapi bertarunglah secara fair, dengan gagasan, rekam jejak, dan kapasitas. Jangan mengondisikan orang yang tidak punya hak untuk masuk dan memengaruhi Musda,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala dinas pendidikan kota medan yang dichat melalui WhatsApp, menjawab, “Waalaikum salam Wr Wb, Itu internal org mereka tidak ada sangkut paut dengan dinas.
