JAKARTA | Titik24.com
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memperjuangkan lima prioritas pembangunan daerah agar mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Lima agenda strategis tersebut meliputi pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, keterpaduan pembangunan wilayah, percepatan pembangunan Kepulauan Nias, pengembangan koridor industri dan logistik Belawan-Kualatanjung-Seimangkei, serta percepatan pemulihan pascabencana.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution saat melakukan audiensi dan koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bobby memaparkan potensi strategis Sumut sekaligus meminta dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menurut Bobby, Sumut memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur internasional, dengan jumlah penduduk sekitar 15,8 juta jiwa.
Pada triwulan II 2026, produk domestik regional bruto (PDRB) Sumut tercatat sekitar Rp341,05 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen. Sumut juga berkontribusi sekitar 23 persen terhadap PDB regional Sumatera dan 5,21 persen terhadap PDB nasional.
“Posisi strategis Sumatera Utara adalah sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur internasional, dengan jumlah penduduk sekitar 15,8 juta jiwa,” ungkap Bobby.
Ia menjelaskan, arah pembangunan Sumut telah selaras dengan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan provinsi tersebut sebagai wilayah strategis bioindustri dan pariwisata global.
Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian meliputi Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan-Binjai-Deliserdang, Kualatanjung-Seimangkei, Danau Toba, serta pusat-pusat pertumbuhan seperti Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli.
Namun, tantangan utama yang harus diatasi adalah menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dengan potensi perkebunan sawit, karet, kelapa, produksi pangan, dan energi ke dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi.
Bobby menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumut berfokus pada penguatan konektivitas, hilirisasi, dan integrasi kawasan ekonomi untuk meningkatkan investasi, produktivitas, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya tersebut diharapkan turut mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
RSU Haji Medan Butuh Kepastian Pembiayaan
Prioritas pertama yang diperjuangkan adalah pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional.
Bobby menjelaskan, proyek tersebut direncanakan memperoleh dukungan pembiayaan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF), skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola oleh Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank).
Pada Februari 2024, proyek tersebut telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan. Skema yang disampaikan mencakup bunga 0,05 persen, jangka waktu 40 tahun, serta masa tenggang 10 tahun.
Namun, seiring penyesuaian RPJMN 2025–2029, proyek tersebut belum tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2025–2029.
Bobby menilai percepatan proses menjadi penting karena perjanjian kerja sama Indonesia-Korea tersebut disebut akan berakhir pada 31 Desember 2026.
“Usulan re-entry telah kami sampaikan kepada Bappenas pada 22 September 2026. Karenanya, kami memohon dukungan agar proyek ini dapat kembali masuk dalam DRPLN-JM 2025–2029,” ujar Bobby.
Selain itu, Bobby berharap Bappenas memberikan arahan mengenai keberlanjutan dan perkembangan berbagai proyek prioritas pembangunan di Sumut, termasuk program strategis nasional (PSN), agar pelaksanaannya berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
Kepulauan Nias Jadi Prioritas Afirmasi
Prioritas berikutnya adalah mempercepat pembangunan Kepulauan Nias melalui program afirmasi terintegrasi untuk periode 2027–2029.
Bobby menyebut Kepulauan Nias memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan budaya, kelautan dan perikanan, perkebunan, serta ekonomi berbasis sumber daya lokal. Meski demikian, pengembangannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan konektivitas, tingginya biaya logistik, akses pasar, dan kesenjangan infrastruktur.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumut mengusulkan program percepatan pembangunan yang bersifat tahun jamak atau multiyears, dengan dukungan anggaran yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Program tersebut mencakup peningkatan konektivitas, pelayanan dasar, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi ekonomi lokal, pengembangan pariwisata Nias Selatan, serta penguatan Gunungsitoli sebagai pusat ekonomi dan logistik.
“Kami berharap orkestrasi lintas kementerian dan lembaga dapat memberikan target, pendanaan, serta tahapan pelaksanaan yang jelas dan terukur. Kami juga mengusulkan insentif khusus bagi kawasan afirmasi untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Belawan-Kualatanjung-Seimangkei Diusulkan Jadi Koridor Industri Nasional
Prioritas keempat adalah menjadikan Belawan-Kualatanjung-Seimangkei sebagai satu koridor industri dan logistik nasional yang saling terhubung.
Dalam konsep yang diusulkan, Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang perdagangan, Kualatanjung sebagai international hub atau pusat logistik internasional, sedangkan Seimangkei dikembangkan sebagai pusat hilirisasi industri.
Pengembangan koridor tersebut diharapkan didukung peta jalan (roadmap) dan target pembangunan periode 2027–2029, disertai integrasi program serta pendanaan lintas kementerian dan lembaga.
Menurut Bobby, keterpaduan kawasan ini penting untuk memperkuat konektivitas industri, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, menarik investasi, serta memperluas kesempatan kerja di Sumatera Utara.
Percepatan Pemulihan Pascabencana 2026–2028
Prioritas kelima berkaitan dengan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut untuk periode 2026–2028.
Program pemulihan tersebut difokuskan pada pembangunan hunian, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, pemulihan layanan dasar, sektor pertanian, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak.
Bobby meminta Bappenas mengoordinasikan penyelesaian berbagai hambatan lintas kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program berjalan efektif, dengan pembagian tanggung jawab dan target yang jelas.
“Poin terakhir adalah implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumut 2026–2028. Kami memohon Bappenas mengoordinasikan penyelesaian hambatan lintas kementerian dan lembaga dengan target yang jelas,” tegasnya.
Minta Dukungan Pusat yang Terukur
Melalui lima prioritas tersebut, Bobby berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya berupa koordinasi antarlembaga, tetapi juga kepastian pendanaan, penanggung jawab program, serta tahapan dan target pelaksanaan yang terukur.
Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar pembangunan di Sumatera Utara berjalan lebih terarah, mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, dan memberikan dampak nyata terhadap taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Sumut juga mendorong kerja sama pembangunan regional yang terintegrasi di 10 provinsi di Sumatera untuk memperkuat sinergi, konektivitas antarwilayah, dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Dengan dukungan pemerintah pusat, berbagai agenda strategis tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan Sumut sekaligus memperkuat perannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian barat.*(Red01)*
