MEDAN — Banjir kembali menjadi persoalan yang berulang di Kota Medan sepanjang 2026. Mulai dari genangan akibat hujan deras hingga luapan sungai yang merendam permukiman, kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam membangun dan meningkatkan sistem pengendalian banjir yang mampu mengimbangi perkembangan kota.
Salah satu kejadian cukup parah terjadi pada 24 Agustus 2026, ketika Sungai Deli meluap dan merendam permukiman di Kecamatan Medan Maimun. Sebanyak 803 rumah yang dihuni 3.116 jiwa terdampak, dengan ketinggian air dilaporkan mencapai sekitar tiga meter. Sebagian warga bahkan harus mengungsi.
Namun, persoalan banjir di Medan tidak hanya terjadi di kawasan bantaran Sungai Deli. Medan Utara juga menjadi kawasan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama karena wilayah tersebut padat penduduk, berada di kawasan pesisir dan berulang kali menghadapi banjir.
Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, mengatakan karakter banjir di Medan Utara tidak selalu sama dengan banjir akibat luapan sungai seperti yang terjadi di Medan Maimun.
“Banjir kawasan Medan Utara harus jadi prioritas sorotan juga. Air di sana tidak selalu murni air dari sungai seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Maimun,” kata Azmi.
Menurutnya, Medan Utara merupakan kawasan langganan banjir. Ia menilai persoalan tersebut belum tertangani secara maksimal, termasuk ketika banjir tahun sebelumnya merendam rumah warga di sejumlah kawasan, seperti Medan Labuhan.
Apalagi, memasuki penghujung tahun dengan curah hujan yang cenderung tinggi, menurut Azmi, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi yang lebih konkret terkait pengendalian air dan potensi banjir.
Azmi juga menyoroti respons Pemerintah Kota Medan dalam menangani banjir di kawasan tersebut. Menurutnya, penanganan terhadap warga terdampak pada kejadian sebelumnya belum berjalan maksimal.
“Medan Utara itu langganan banjir dan wilayahnya juga padat penduduk. Itu terkesan tidak tertangani dengan baik saat tahun lalu banjir merendam rumah warga di Medan Utara, semisal di wilayah Labuhan, di mana Pemko Medan terkesan lambat dalam menanganinya,” ujarnya.
Ia bahkan menilai persoalan tersebut harus menjadi bagian dari catatan terhadap kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.
“Kepemimpinan Riko-Zaki dalam penanganan banjir menurut saya belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan dengan masa Bobby Nasution menjabat. Persoalan banjir, khususnya di Medan Utara, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tertangani secara maksimal,” kata Azmi.
Di sisi lain, pemerintah telah membahas sejumlah langkah pengendalian banjir, termasuk pembangunan pompa, kolam retensi, serta revitalisasi kawasan tampungan air. Namun, penanganan banjir Medan membutuhkan pendekatan yang lebih luas karena ancamannya berasal dari berbagai faktor, mulai dari hujan ekstrem, limpasan air dari hulu, keterbatasan kapasitas sungai dan drainase, sedimentasi serta sampah, hingga ancaman banjir rob di kawasan pesisir.
Karena itu, menurut Azmi, penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan setelah air menggenangi rumah warga. Pembenahan harus dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk menjaga daerah resapan, memperbaiki drainase, mengembalikan kapasitas sungai, mengendalikan bangunan di sempadan sungai, serta memperkuat sistem peringatan dini.
Bagi warga yang setiap tahun menghadapi banjir, keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan sekadar seberapa cepat bantuan datang ketika bencana terjadi, melainkan seberapa jauh pemerintah mampu mengurangi risiko agar banjir yang sama tidak terus berulang.
